Postingan
Rini mengatakan, saat ini Kabupaten Indramayu dipilih oleh BUMN sebagai pilot project dalam mewujudkan digitalisasi pertanian untuk mengembangkan berbagai teknologi dalam mendukung sektor pertanian.
"Kita tahu Indramayu itu tanahnya subur sekali, makanya kita konsentrasikan di sini untuk meningkatkan kesejahteraan petani," kata Rini di Indramayu.
Ia menjelaskan bahwa melalui layanan kewirausahaan petani dan digitalisasi sistem pertanian, diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti usaha skala kecil (key players), tidak ada satu pun institusi yang punya otoritas atas value chain yang panjang, daya tawar lemah petani (main actors), serta inserta insentif petani yang tidak fokus, tidak tepat, tidak berkelanjutan dan tidak cukup.
“Selama ini komoditas pangan diproduksi secara terpecah-pecah dengan luas lahan yang kecil sehingga produksi pangan tidak produktif. Melalui penerapan digitalisasi sistem dan korporatisasi pertanian, BUMN hadir untuk mendorong peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani kecil,” terangnya.
Penerapan digitalisasi sistem pertanian yang telah diluncurkan Menteri BUMN pada Maret 2017 lalu, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani. Digitalisasi sistem pertanian oleh kelompok tani (poktan) diinisiasi oleh PT Telkom Tbk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui empat siklus tahap yaitu Pra tanam dengan penerapan asuransi usaha tani dan kredit usaha rakyat yang merupakan wujud sinergi PT Jasindo, PT Askrindo dan Himpunan Bank Negara (Himbara); tahap Tanam dengan penyediaan benih, distribusi pupuk, dan pendampingan yang merupakan wujud sinergi PT Pupuk Indonesia, PT Pertani, PT SHS, dan PT PNM; tahap Panen dengan penyimpanan hasil panen dan resi gudang dari PT Pegadaian; serta tahap Pasca Panen dimana pada tahapan ini dilakukan penjualan dan distribusi hasil tani yang merupakan wujud sinergi Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia Pangan.
Pada kesempatan itu Menteri Rini juga menyaksikan penandatangan MoU antara BUMN dengan Mitra BUMDes Nusantara (MBN). Menurut Rini, BUMDes merupakan bentuk kepedulian Kementerian BUMN, melalui BUMN, dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian desa.
"Kami melihat, kesejahteraan masyarakat Indonesia akan tercapai kalau bisa sejahterakan desa," ujar Rini.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Rini juga melakukan peresmian Kantor MBB Sliyeg. Sebagai informasi, MBB Sliyeg terletak dekat dengan Balai Desa Sliyeg bekerja sama dengan 14 desa dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 60 ribu jiwa diatas luas lahan sebesar 4 ribu hektare dengan hasil produksi padi sebanyak 45 ribu ton/tahun.
Di MBB Sliyeg terdapat 1 BUMDes bersama kecamatan dan 14 BUMDes dengan 14 gabungan kelompok tani (gapoktan) yang terdiri atas 127 Poktan dan 7 ribu petani. MBB merupakan korporasi yang dikelola secara ringkas dan menguntungkan dengan menyediakan layanan yang bertujuan untuk mendukung kemajuan dan kemakmuran petani. Jenis layanan MBB antara lain pembiayaan (KUR/Non KUR), penyaluran pupuk, dan marketplace holtikultura dengan pelanggan utama petani dan BUMDes.
Pada tingkat pusat, BUMN Pangan, Logistik dan Keuangan bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Sosial, Pemda dan MBN Kabupaten akan memberikan bantuan dan layanan pada MBB di tingkat kecamatan yang akan berkoordinasi dengan Gapoktan dan BUMDes Bersama untuk memberikan sewa alsintan, pendampingan dan pinjaman guna mendukung petani di tingkat desa melalui harga sarana produksi pertanian (saprotan), kemudahan kredit usaha, serta asuransi usaha tani. Skema korporatisasi ini diharapkan dapat berdampak pada harga jual gabah, jual awal dan perbaikan pengolahan pertanian.
Seperti diketahui, Kartu tani merupakan kartu elektronik yang didesain khusus untuk petani, bisa digunakan sebagai kartu debit atau transaksi pemberian bantuan subsidi maupun bantuan sosial. Untuk Kabupaten Indramayu Jumlah EDC ( Electronic Data Capture) yang terpasang 113.
Sumber: Infopublik.id
0 Komentar